Berbagai kasus dugaan politisasi intelijen, penyalahgunaan intelijen, hingga inefektivitas intelijen masih mendapatkan respons pengawasan yang minim yang selama ini menjadi penghambat berjalannya agenda reformasi intelijen.
eleven/S.D tahun 1946, tugas pokoknya sebagai berikut: ”Mengawasi semua aliran dan memusatkan segala minatnya kepada hajat-hajat dan tujuan-tujuan dari seseorang atau golongan penduduk yang ada atau timbul di daerah Republik Indonesia atau yang datang dari luar, yang dianggap dapat membahayakan kesentausaan Negara Indonesia dan sebaliknya membantu hajat dan cita-cita seseorang atau golongan penduduk yang bermaksud menyentausakan negara dan keamanan Republik Indonesia serta tugas riset dan analisis lainnya.”
Regulation No. 17 of 2013 on Societal Businesses presents that there are two types of CSOs, particularly (one) the ones with lawful entity, which include Foundations and Associations; and (two) societal businesses without lawful entity standing, which include any organizations put in place by civil society. The registration standing for a Societal Firm is attained immediately by a Foundation or an Affiliation in the event the lawful entity position is granted from the Ministry of Regulation and Human Rights, so that they are not necessary to undertake extra registration at the Ministry of Home Affairs.
The Legislation on Foundations involves every foundation to publish the abridged Variation of its once-a-year report on an announcement board in its Office environment. On top of that, foundations which have received donations from the state, overseas functions, or 3rd functions totaling five hundred million Indonesian rupiah (IDR) or even more, or that have property apart from endowed property of around 20 billion IDR, should be audited by a public accountant and have their yearly report summaries revealed in an Indonesian-language daily newspaper.
Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, mengingat masih ada kepentingan critical AS yang harus diemban oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.
Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang legal dan akuntabel. Mengingat ciri utama negara demokrasi adalah ketundukan pada hukum, maka satu-satunya cara memperoleh legitimasi publik adalah dengan mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada kerangka hukum tertentu dan dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen.
Investasi dalam teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan biaya, dan meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional.
[thirty] There are actually allegations of deliberate failure to cope with this chaos appropriately, again rooting in loyalty to your Orde Baru
Indonesia ought to do some thing to aid Palestine against the brazen condition, Israel. It isn't ample by way of political gimmick
In the situation where the Vp becomes the President, the Individuals’s Consultative Assembly shall convene a Exclusive session to elect a different Vp from a list of two candidates proposed through the President. reformasi intelijen The rationale of It is because the Structure doesn't enable the Business from the Vice chairman to remain vacant for in excess of 60 days. The Structure also specifies the order of succession once the vice president. At present, should really each the president and vp vacate their workplaces; the Minister of International Affairs, the Minister of Inside Affairs, plus the Minister of Defense shall assume the Business of the President temporarily. Then, in another thirty times, the Parliament shall select the next President and Vice chairman from your two candidates nominated through the political get-togethers whose candidates ended up the winner and also the runner-up before presidential election. The Structure also delivers for the President to be impeached and faraway from the Business In case the President is seen unfit to complete his obligations or has committed crimes including corruption or treason versus the point out. Additionally, the Parliament can summon the Supreme Courtroom to test the President and inquire the Constitutional Court to investigate the issue. In a very situation like this, the President will be provided the possibility to defend himself/herself prior to the People’s Consultative Assembly decides to impeach him/her or not.
Dalam teori ekonomi, saham adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, seorang Trader berhak atas sebagian keuntungan perusahaan serta memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham.
Selama ini kritik dari elemen masyarakat sipil terhadap institusi keamanan seperti BIN terus bermunculan akibat ketidakpastian pertanggungjawaban negara atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama orde baru misalnya berbagai kasus penghilangan aktivis.
Banyak investor pemula terjebak dalam pola investasi berbasis emosi, membeli saham hanya berdasarkan tren sesaat tanpa mempertimbangkan nilai essential perusahaan.
Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan product Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto product demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, product demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.